Pada tanggal 23 September 2020 akan dilaksanakan perhelatan akbar pilkada serentak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tersebut sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah diantaranya adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pilkada merupakan sebuah peristiwa politik. Proses dan hasil pilkada bisa didapatkan dari analisis dan mekanisme pasar dan juga pendekatan secara makro dan mikro ekonomi.
Memenangkan Pilkada (kandidat Gubernur/Bupati/Walikota) tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan, salah satunya yaitu membutuhkan analisis terhadap kalkulasi ekonomi yang akurat yaitu Tak dipungkiri lagi bahwa pilkada merupakan sebuah peristiwa politik. Proses dan hasil pilkada bisa didapatkan dari analisis dan mekanisme pasar dan juga pendekatan makro dan mikro ekonomi.
Dalam memenangkan kontestasi Pilkada (kandidat Gubernur/Bupati/Walikota) harus dipadu dengan strategi politik, misalnya membutuhkan analisis terhadap kalkulasi ekonomi yang akurat yaitu bagaimana mengurangi resiko biaya sosioekonomi dan sosiopolitik.
Efisiensi penting dalam berbagai bidang baik dalam pelaksanaan Pilkada (KPU/Desk Pilkada) maupun cara memenangkan Pilkada (kandidat/ koalisi/non koalisi partai pendukung). Tim sukses kandidat Pilkada seharusnya berpikir strategik-efisien bagaimana mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan/manfaat (”to minimize risks and to maximizize profits”).
Politik uang (money politic) dan permainan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) masih marak. Admin memprediksi bahwa politik uang masih akan marak terjadi di Pilkada 2020. Tak hanya itu, admin juga mengajak para pembaca untuk bersama menyoroti integritas dan akuntabilitas dana kampanye para calon kepala daerah.
Selain permasalahan isu money politic, Pilkada Serentak 2020 berpotensi diwarnai dengan isu politik identitas. Sejumlah kalangan berpendapat, politik identitas yang mengaitkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kerap dimanfaatkan sebagai isu untuk menjatuhkan lawan dalam hajat politik, baik pemilu nasional maupun lokal demi manarik simpatik pemilih. Tujuannya, tidak lain demi meraih kekuasaan.
Efisiensi penting dalam berbagai bidang baik dalam pelaksanaan Pilkada (KPU/Desk Pilkada) maupun cara memenangkan Pilkada (kandidat/ koalisi/non koalisi partai pendukung). Tim sukses kandidat Pilkada seharusnya berpikir strategik-efisien bagaimana mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan/manfaat (”to minimize risks and to maximizize profits”).
Politik uang (money politic) dan permainan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) masih marak. Admin memprediksi bahwa politik uang masih akan marak terjadi di Pilkada 2020. Tak hanya itu, admin juga mengajak para pembaca untuk bersama menyoroti integritas dan akuntabilitas dana kampanye para calon kepala daerah.
Selain permasalahan isu money politic, Pilkada Serentak 2020 berpotensi diwarnai dengan isu politik identitas. Sejumlah kalangan berpendapat, politik identitas yang mengaitkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kerap dimanfaatkan sebagai isu untuk menjatuhkan lawan dalam hajat politik, baik pemilu nasional maupun lokal demi manarik simpatik pemilih. Tujuannya, tidak lain demi meraih kekuasaan.
Komentar
Posting Komentar